Meskipun Ditengah Wabah Covid 19,Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Nyatakan Kalteng Siap Selenggarakan Pilkada 2020
Dalam Rakor tersebut,Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran mengatakan kesiapan Kalteng dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 melalui telekonferensi dari Istana Isen Mulang,Palangka Raya.
Rapat koordinasi dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian ini diikuti oleh 9 Gubernur, 224 Bupati, 37 Wali Kota, beserta Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masing-masing daerah.
Saat memberikan kata pengantar, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan perlu adanya perlengkapan perlindungan dari virus Covid-19 bagi petugas penyelenggara dan masyarakat sehingga harus ada restrukturisasi anggaran.
"Dengan adanya Covid ini memang diperlukan adanya penambahan, utamanya peralatan yang berkaitan dengan perlindungan penyelenggara dan perlindungan pemilih dan juga sosialisasi pemilih agar tingkat partisipasi tinggi", ungkap Mendagri.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyambut baik dan mendukung keputusan Pemerintah Pusat terkait Pilkada Serentak tahun 2020, juga telah menyiapkan dukungan bagi pelaksanaan Pilkada Serentak. Baik dukungan dana maupun untuk pelaksanaan Protokol Kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
"Kami selaku Gubernur, sesuai UU No 23 Th 2014, bahwa kami adalah wakil Pemerintah Pusat di daerah, intinya kami siap apapun keputusan Pemerinta Pusat, karena saya juga bersyukur, alhamdulillah, Pemilukada tahun 2020 ini tidak tertunda. Karena di Kalimantan Tengah ada 2 Pilkada, yaitu 1 di kotawaringin timur (pemilihan bupati) dan 1 yaitu di Provinsi Pemilihan Gubernur", kata Gubernur
Untuk diketahui, berbagai persiapan terus dilakukan pemerintah guna mematangkan persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020, yang rencananya akan digelar pada tanggal 9 Desember di 270 daerah se-Indonesia.
Tampak hadir mendampingi Gubernur Sugianto dalam rapat koordinasi tersebut antara lain Inspektur Sapto Nugroho, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Agus Pramono, dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nuryakin.(red*)
