Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Mengajak Para Pelaku Sektor Keuangan Bersama-sama Memulihkan Perekonomian Denga Mempermudahkan Pinjaman
Komplek Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangka Raya, pada Jumat, 14 Agustus 2020.
Rakor tersebut merupakan agenda tindak lanjut Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama dengan sejumlah stakeholder sektor keuangan di wilayah Kalteng dalam menerapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat. Program PEN dijabarkan melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Nasional untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Hadir pula pada Rakor Implementasi Program PEN tersebut menyampaikan paparan, yaitu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalteng Rihando dan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Wilayah Kalselteng diwakili oleh Kabid Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bagus Nursalim.
Turut hadir juga Asisten Sekda Provinsi Kalteng Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan H. Nurul Edy; lembaga industri jasa keuangan di Palangka Raya, yaitu pimpinan berbagai perbankan, pimpinan lembaga asuransi, dan pimpinan lembaga pembiayaan; serta beberapa Pimpinan SOPD Provinsi/Instansi Vertikal..
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran menindaklanjuti program yang diluncurkan Pemerintah Republik Indonesia tersebut bersinergi dengan OJK, Bank Indonesia, Ditjen Perbendaharaan serta Industri Jasa Keuangan di wilayah Kalteng.
Pada Rakor itu Gubernur Sugianto mengutarakan, “Kita melihat bahwa ini ruang yang sangat bagus, Kalimantan Tengah menyalurkan sekian ratus triliun untuk melakukan pinjaman atau disalurkan ke UMKM dan sektor usaha atau koperasi”.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran juga mengungkapkan bahwa dampak dari pandemi Covid-19 mengganggu perekonomian Negara Indonesia dan khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. “Bahaya Covid itulah yang menghancurkan perekonomian dunia. Covid ini berdampak kepada ekonomi. Sedangkan, ekonomi ini harus berjalan, karena itu Covid ini harus kita kendalikan”, ucap Gubernur Sugianto.
Selain bersama para pelaku sektor keuangan, Gubernur Sugianto juga meminta kepada Dinas Koperasi Provinsi Kalteng untuk menghidupkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta memperhatikan peluang pasar bagi UMKM untuk menjalankan usaha. “Dinas Koperasi harus berperan aktif bagaimana menghidupkan UMKM, bagaimana melihat ruang pasar, ada marketnya”, ungkap Gubernur Kalteng tersebut.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalteng Otto Fitriandy hadir pada rakor tersebut menyebutkan empat ( 4 ) agenda OJK dalam mengoptimalkan sinergi kebijakan guna mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pertama, upaya bersama (concerted effort) OJK bersama KSSK mendukung pemulihan nasional. Kedua, assessment sektor jasa keuangan dan upaya mitigasi OJK sebagai tindakan pencegahan (preemptive action). Ketiga, arah kebijakan OJK kedepan dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Keempat, perkembangan sektor jasa keuangan Provinsi Kalimantan Tengah.
Gubernur Sugianto juga menyinggung status sebaran Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah. Gubernur Sugianto sangat mengharapkan dari semua elemen masyarakat untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini.
Upaya tersebut dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan dan kebersihan yang telah ditetapkan dan disosialisasikan Pemerintah Pusat dan Daerah terus-menerus.
Hal ini diungkapkannya karena dengan menekan angka penambahan kasus positif Covid-19 serta penyebarannya, maka diharapkan kehidupan dapat berjalan lebih baik demi kelancaran roda perekonomian daerah untuk Indonesia.
“Perkiraan kita jika berjalan baik, bahwa Covid ini bisa kita kendalikan, angka (kasus) positif bisa kita turunkan terus, angka kematian tidak ada”, kata Gubernur Sugianto.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengajak para pelaku sektor keuangan bersama-sama memulihkan perekonomian daerah untuk nasional dengan memberikan dukungan maupun kemudahan pinjaman modal bagi para pelaku UMKM. “Perbankan bersama Pemerintah mengatasi (permasalahan) perekonomian yang berdampak pada daerah dan nasional”, pungkasnya.
Dikutip melalui halaman website Kementerian Keuangan Republik Indonesia, program PEN merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Selain penanganan krisis kesehatan, Pemerintah juga menjalankan program PEN sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM.
Lebih lanjut disebutkan tujuan program PEN ini adalah melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19. Harapan Pemerintah bahwa melalui program ini, maka dapat ‘memperpanjang nafas’ UMKM dan meningkatkan kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian Indonesia.
