Syarifudin Hafid : Membangun Morowali Perlu Sinergi Pemerintah Daerah dan Elemen Masyarakat
Marowali-MkNews- Kondisi perekonomian Indonesia saat ini terus bergerak meski agak lambat. Tetapi dengan berbagai strategi dan kehati-hatian, bukan sesuatu yang mustahil titik puncak akan mudah dicapai.
Untuk meraihnya, tentu harus diimbangi dengan kerja keras, kerja cerdas,kerja tuntas, kerja ikhlas, dan disiplin, selain perlunya kesamaan visi dan komitmen bersama untuk membangun bangsa ini.
Pembangunan di Indonesia tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan dan meratakan pembangunan di Indonesia maka pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Morowali, H. Syarifuddin Hafid, SH kepada strateginews.co, Kamis (4/11/2021).
Untuk membangun Morowali, kata dia, diperlukan komitmen bersama, pemerintah daerah, semua elemen masyarakat, termasuk millennial“ Morowali ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik sektor pertambangan, pertanian, perikanan dan sebagainya.
Menyatukan visi, cara pandang, cara berfikir dan cara menyikapi keadaan sudah selayaknya menjadi jalan bagi kita semua untuk memperoleh keberhasilan masa depan bagi Kabupaten Morowali,” kata Syarifuddin Hafid, yang juga ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Morowali.
Syarifuddin mengungkapkan, untuk membangun Morowali, Pemerintah Daerah perlu mengajak masyarakatnya untuk mengelola sumber daya- sumber daya yang ada di Kabupaten Morowali dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta, untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi di wilayah Kabupaten Morowali, misalnya sektor pertanian maupun perkebunan, juga perikanan dan kelautan.
Sebagai wakil rakyat, Syarifuddin bersaran kepada pemerintah daerah, agar dalam melakukan pembangunan daerah, melakukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang menitik beratkan pada kekhasan daerah dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal.
“Orientasi tersebut diarahkan pada inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru sekaligus merangsang kegiatan ekonomi yang lebih optimal untuk kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.( dul/red )