Bebie dan Likon Dipercaya Sebagai Ketua dan Wakil DPRD Mura Sementara
. Foto:Ketua DPRD demisioner Doni serahkan palu kepemimpinan sementara kepada BebiePuruk Cahu, mediakaltengnews.com - Memperoleh kursi terbanyak di perlemen, anggota Partai PDIP Bebie S.Sos SH MM MAP dan Likon dari Partai NasDem ditugaskan, menjabat ketua dan wakil Ketua DPRD Murung Raya periode 2024-2029.
Penunjukan keduanya, mengingat susunan komposisi DPRD Murung Raya periode 2024-2029 belum di bentuk. PDIP memperoleh 6 kursi di DPRD Mura dan Partai Nasdem meraih 3 kursi.
Diketahui, sebanyak 25 orang calon terpilih pileg 2024-2029 resmi menjadi anggota DPRD Kabupaten Murung Raya Mereka resmi dilantik dan diambil sumpah/janjinya, oleh Ketua Pengadilan Negri Muara Teweh, Sugiannur, di Gedung paripurna DPRD Murung Raya Selasa 20 Agustus 2024.
"Sesuai dengan pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12/2018 tentang susunan tata tertib DPRD, jika pimpinan DPRD belum terbentuk DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara,” kata Ketua DPRD Murung Raya sementara, Bebie usai pelantikan.
Dijelaskan Bebie lagi, sesuai ayat 3 dalam susunan tata tertib DPRD, pimpinan DPRD sementara bertugas memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi, memfasilitasi penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, dan bertugas sampai ditetapkannya pimpinan DPRD definitif.
Dalam kesempatan itu Bebie juga meminta semua pihak dapat menjaga iklim yang sejuk dalam menghadapi Pilkada Murung Raya pada 27 November mendatang. Sehingga, jalannya pesta demokrasi tersebut dapat berjalan dengan tertib, sukses dan lancar dan menghasilkan pemimpin yang dapat membawa Kabupaten Murung Raya semakin baik.
Sementara itu, Penjabat Bupati Murung Raya, Hermon saat menyampaikan sambutan mengatakan dengan berakhirnya masa tugas anggota DPRD Murung Raya periode 2019-2024 ini, bukan berarti berakhirnya tugas pengabdian bagi masyarakat. Melainkan, kiprah para mantan anggota DPRD masih diperlukan untuk membangun Kabupaten Murung Raya.
Menurutnya, secara legal formal kedudukan DPRD merupakan bagian integral dari pemerintah daerah. Yakni, karakter DPRD dalam kerangka kesatuan NKRI memiliki corak yang berbeda dengan kedudukan di negara-negara federal.
“DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah sejajar dengan kepala daerah . Selain itu, anggota DPRD merupakan perpanjangan tangan dari partai politik , namun harus mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan,” kata Hermon.
Berdasarkan hasil perolehan suara, PDIP meraih 6 kursi, Partai Nasdem 3 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 3 kursi, PPP 3 kursi, PAN 3 kursi, dan PKS 3 kursi. Lalu Demokrat 2 kursi, Golkar 1 kursi dan Gerindra 1 kursi.
Berdasarkan hasil perolehan suara, Demokrat meraih 5 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 5 kursi, Partai PDI Perjuangan 4 kursi, Nasdem 2 kursi, Golkar 2 kursi, PAN 2 kursi, PPP 2 kursi, dan Gerindra, Hanura, PKS, masing-masing 1 kursi.
