Disnakertranskop UKM Barito Utara, Gelar Rakor Ketenagakerjaan
Rapat koordinasi tersebut dibuka oleh Pj Bupati Barito Utara Drs. Muhlis dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara Guntur Triyono, SH.,MH, Ketua Pengadilan Negeri Barito Utara, Pasi Ter Dim 1013/Mtw, Kanit Sosbud Polres Barito Utara, Kepala Dinas Nakertranskop-UKM Barito Utara H. Mastur, S.E, M.M, Kepala Dinas Budparpora Barito Utara Hj Annisa Cahyawati, Camat Montallat M. Nurgabrianudin, S.Pd, BPJS Kesehatan Barito Utara, dan Pimpinan Perusahaan.
Kepala Dinas Nakertranskop-UKM Barito Utara, H. Mastur, S.E, M.M dalam laporannya menyampaikan, bahwa Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan tahun 2024 ini berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2023 tentang, UU Nomor 2 tahun 2024 tentang perselisihan hubungan industrial, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Alih daya, Waktu kerja, dan waktu istirahat serta pemutusan hubungan kerja.
"Maksud dan tujuan kegiatan ini, membekali pengetahuan mengenai Peraturan Perundang-undangan atau standar di bidang Ketenagakerjaan yang terdiri dari norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Peningkatan kepatuhan penerapan norma Ketenagakerjaan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan. Menciptakan kerjasama, sinergi dan Kolaborasi antara pemerintah daerah, pengusaha, pekerja dan masyarakat dalam hal ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Utara.
Adapun tema Rapat Koordinasi ini "Peningkatan Kepatuhan Lembaga Terhadap Penerapan Norma Ketenagakerjaan. Untuk peserta Rakor ini sebanyak 75 orang peserta yang terdiri dari beberapa perusahaan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS kesehatan Barito Utara dan para Camat se Kabupaten Barito Utara,"Ucap H. Mastur.
Pj. Bupati Barito Utara (Barut), Drs. Muhlis dalam sambutannya, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Dinas Nakertranskop-UKM Kabupaten Barito Utara beserta jajarannya atas terselenggaranya Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan Tahun 2024 ini dengan mengusung tema "Optimalisasi Penerapan Norma Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Utara.
"Kita menyadari lanjutnya, bahwa perkembangan hubungan industrial dari Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Barito Utara, terdapat masih cukup banyak ketidakselarasan yang terjadi antara Perusahaan dengan pekerja/karyawan, hal ini salah satu penyebabnya adalah berawal dari masih banyaknya tidak diketahui atau undangan, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya perselisihan hubungan industrial dan berbagai resiko lainnya," Kata Pj Bupati Barito Utara mengakhiri sambutannya. (Led)
